Nilai Tak Ada Aturan Dilanggar, PDIP Tolak Usul ‘Angket Iriawan’

PDIP menolak usulan Partai Demokrat soal pengajuan hak angket terkait pelantikan Komjen M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. Menurut PDIP, tak ada aturan yang dilanggar terkait penjukan Iriawan. “Tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar sehingga menurut kami tidak perlu adanya angket,” kata Bendahara Fraksi PDIP DPR RI, Alex Indra Lukman kepada detikcom, Senin (18/6/2018) malam. Menurut Alex, jika memerlukan penjelasan pemerintah, maka komisi II bisa melaksanakan rapat dengan pihak pemerintah. Dia juga mengaku heran dengan usulan angket itu. “Bila diperlukan penjelasan dari pemerintah terkait itu maka setelah libur lebaran…

Fadli Zon Setuju Usul Demokrat tentang ‘Angket Iriawan’

Wakil Ketua DPR Fadli Zon setuju dengan usul Partai Demokrat terkait pengajuan hak angket atas polemik dilantiknya Komjen Iriawansebagai Pj Gubernur Jawa Barat. Menurut Fadli Zon yang berasal dari Gerindra, partainya juga akan mendukung wacana hak angket itu. “Iya, kami juga mengusulkan agar ada angket itu, tadi saya sudah bicara dengan ketua fraksi (Gerindra). Saya kira kita dalam posisi mendukung usulan, ya mungkin nanti bersama Demokrat, mungkin juga dengan fraksi-fraksi lain yang punya pandangan sama. Ini bagian dari proses demokrasi juga, dan juga hak bagi DPR untuk menggunakan hak itu…

Polemik Pelantikan Iriawan, Tjahjo : Tidak Mungkin Saya Jerumuskan Bapak Presiden

Pelantikan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Komjen Pol Mohammad Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar, Senin (18/6), menuai polemik. Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan, pemerinta dalam setiap pengambilan keputusan senantisa menjadikan aturan perundang-undangan sebagai Termasuk dalam soal pengangkatan pj gubernur. Ia tak mungkin mengusulkan nama penjabat jika itu melanggar aturan. Dijelaskan, sebelum mengusulkan nama-nama pj gubernur Jabar ke presiden, dirinya dan tim dari kemendagri telah mengkaji dulu sejumlah UU, mulai dari UU ASN, UU Pilkada, hingga UU tentang Kepolisian dan juga Permendagri tentang aturan cuti kepala daerah. Baru setelah itu, diajukan…

DPR Ancam Ajukan Hak Angket Buntut Pelantikan Iriawan

Pelantikan Sekretaris Utama (Sestama) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Komjen Pol Mochamad Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) mengundang opini negatif publik. Sedianya penolakan tersebut sudah muncul sejak wacana penunjukan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar, hingga pada akhirnya pemerintah membatalkan wacana itu. Namun, sekarang rencana tersebut betul-betul terealisasi. Atas dasar itu Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mengatakan, tengah mempertimbangkan mengajukan hak angket guna menyelidiki kebijakan ini. “Iya kalau seperti ini tidak ada penjelasan (dari pemerintah) kami akan ajukan hak angket,” ungkap Riza, Senin (18/6). Riza menuturkan…

Rekor! Macet Terpanjang Dalam Sejarah 182 Km dari Tol Cikampek hingga Kanci

Awalnya mudik tahun ini dipuji sebagai mudik paling lancar, karena sampai H-3 hampir tidak ditemui kemacetan yang berarti. Bahkan bertebaran spanduk pujian ‘Mudik Lebaran Lancar Berkat Pak Jokowi’… Para pendukung Jokowi juga sudah berbangga sambil nyinyirin mereka yang tidak mendukung Jokowi… yang dikataian “Mata Gaya” gara-gara mudik tahun ini LANCAR…. TERNYATA KESOMBONGAN MEREKA LANGSUNG DIBALAS… MEREKA TERLALU DINI BERSOMBONG RIA, DAN ALLAH TIDAK SUKA ORANG-ORANG YANG SOMBONG, SAMA SEPERTI DULU AHOK NANTANG TUHAN TURUNKAN HUJAN UNTUK NGETES JAKARTA TIDAK BANJIR… Dan terjadilan Puncak Mudik mulai H-3 malam, Rabu 13 Juni…

Jokowi Kalah Telak Dari Prabowo Di Jawa Barat

Elektabilitas petahana Joko Widodo kalah telak dari Prabowo Subianto di Jawa Barat (Jabar). Begitu dikatakan Direktur Survey & Polling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara, di Jakarta, Rabu (13/6). “Jika terjadi ‘dejavu Pilpres 2014’ di 2019 alias remacth head to head el classico antara Prabowo vs Jokowi, maka Prabowo Subianto juga masih memimpin perolehan suara di Jawa Barat,” jelasnya. Igor menjelaskan, Prabowo Subianto memimpin suara di Jawa Barat dengan perolehan 45,3 persen, sementara Jokowi mendapat 40,9 persen. Sisanya, 13,8 persen menjawab tidak tahu. Dia melanjutkan, responden juga ditanyakan apabila Pilpres 2019 digelar…

Rocky Gerung Cs Gugat Ambang Batas Presiden

Sebanyak 12 tokoh publik bersiap menggugat ulang ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold ke Mahkamah Konsititusi (MK). Beberapa orang di antaranya adalah mantan pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan akademisi yang menilai ambang batas presiden mengebiri hak rakyat memilih presiden. Busyro Muqoddas, Bambang Widjojanto, Chatib Basri, Rocky Gerung, dan Faisal Basri tercatat sebagai pemohon dari rencana uji materi terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 222 tentang pemilihan umum. . Aturan tersebut mengamanatkan partai politik atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah…

‘Kuping’ Jokowi Disebut Lebih Tipis, PDIP: Oposisi Era SBY Sopan

Menanggapi akun Twitter kadernya yang kenasuspend, Partai Demokrat menilai pemerintahan Presiden Jokowi ‘bertelinga tipis’ dalam menanggapi kritik, tak seperti pemerintahan Presiden SBY, yang lebih menghargai kebebasan berekspresi. PDIP menilai penggunaan kebebasan memiliki aturan demi stabilitas negara. “Menurutku ya nggak apa-apa, kan menjaga stabilitas negara. Kalau kemudian negara melepas tangan kemudian menjadi destruktif, itu kan tidak benar,” kata Sekretaris Badan Pelatihan dan Pendidikan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari kepada detikcom, Kamis (14/6/2018). Menurut Eva, dewasa ini akun-akun yang anti-Jokowi cenderung menyampaikan ujaran kebencian, bukan kritik yang sehat. Terlebih lagi ada hoax…

PKS : Jihad Jangan Dimaknai Dengan Aksi Teror

Penegak hukum harus bergerak cepat dalam mengungkap dalang di balik aksi teror bom di tiga gereja di Surabaya, Minggu (13/5). Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera yakin kejadian itu tidak mungkin dikerjakan oleh seorang diri. Ia juga meminta kepada publik untuk tidak panik dan iku-ikutan gaduh menanggapi aksi ini. “Publik harus mempercayakan proses penyelidikan kepada kepolisian sebagai jalan terbaik,” ujarnya sebagaimana keterangan tertulis yang diterima. Lebih lanjut, Mardani meminta agar jihad dalam ajaran Islam tidak boleh dimaknai sebagai aksi teroris. Sebab dalam ajaran Alquran, jihad merupakan ajaran mulia yang luhur…

Jokowi Dan Prabowo Harus Waspada Dengan Aksi Gatot Yang Cium Tangan SBY

WWW,PRIBUMI.WIN, JAKARTA – Aksi mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo yang mencium tangan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak boleh dipandang sebelah mata. Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane menilai aksi Gatot itu justru harusnya dipandang sebagai ancaman baru bagi kubu petahana, Joko Widodo (Jokowi) dan rivalnya, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. “Selama ini yang muncul cuma dua poros. Jokowi dengan poros Prabowo. SBY sedang mengintai. Kemudian Gatot berusaha mendekati SBY yang kemudian muncul foto-foto cium tangan SBY. Itu untuk poros ketiga.…

Hilmi Firdausi Bahas Salat Ied di Kebun Raya, Fadli: Ini Kemajuan atau Kemunduran Pelaksanaan Pancasila?

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon tampak memberikan tanggapan atas pertanyaan yang diungkapkan oleh Ustaz Hilmi Firdausi. . Dilansir TribunWow.com, hal itu tampak dari laman Twitter @fadlizon yang diunggah pada Rabu (6/6/2018). . Awalnya, Ustaz Hilmi Firdausi mengunggah sebuah foto dalam akun Twitternya @Hilmi28. . Dalam postingan tersebut, terlihat sebuah foto spanduk, yang berisi jika Kebun Raya Bogor tidak mengadakan salat Idul Fitri pada 2018 ini. . “Mohon maaf kepada jamaah tahun ini (2018 M / 1939 H) Kebun Raya Bogor Tidak mengadakan sholat idul fitri, terima kasih,” bunyi spanduk tersebut. . Ustaz Hilmi…

Gerindra: Salam Metal, Hak Politik Bupati Purbalingga Harus Dicabut

WWW.PRIBUMI.WIN, PURBALINGGA – Bupati Purbalingga Tasdi, yang ditangkap KPK, menampilkan gestur salam metal saat tiba di gedung lembaga antikorupsi itu. Ketua DPP Gerindra Habiburokhman meminta hak politik Tasdi dicabut karena aksi salam metalnya itu. . “Saya mengusulkan agar gestur koruptor yang tidak menunjukkan rasa menyesal dan malu ketika tertangkap dijadikan alasan pemberat ketika majelis hakim menjatuhkan pidana. Selain itu, koruptor seperti itu juga harus dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan 18 UU Tindak Pidana Korupsi,” kata Habiburokhman kepada wartawan, Selasa (5/6/2018). . Menurut…

Penjelasan PA 212 Soal PKS Tak Ikut Pertemuan di Mekah

PKS awalnya direncanakan ikut dalam umrah bersama Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan senior PAN Amien Rais di Mekah. Persaudaraan Alumni (PA) 212, yang ikut dalam pertemuan, bicara soal absennya PKS. . “Jadi dalam pertemuan tersebut, kami sebetulnya menunggu Ketua Dewan Syuro PKS, yang kabarnya berangkat ke Tanah Suci, tapi sampai pertemuan tersebut belum mendapatkan kabar beliau ada di kota suci Mekah,” kata Ketua PA 212 Slamet Maarif di Balekambang, Condet, Jakarta Timur, Selasa (5/6/2018). . Ketua Dewan Syuro PKS yang dimaksud Slamet adalah Salim Segaf Al-Jufri. Slamet juga menjelaskan ada…

Nelayan Tiongkok Dituding Jadi Intelijen Di Perairan Indonesia

Front Nelayan Indonesia (FNI) menyebutkan keberadaan nelayan proxy China benar adanya. Mereka melakukan konfrontasi terhadap wilayah kedaulatan laut Indonesia yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan. . “Mungkin saja rakyat kaget bahwa China menjadikan nelayan sebagai intelijen dan proxy maritim. Tugasnya memberi informasi penting berbagai aktivitas nelayan antar negara, stok ikan, geografis, letak garis laut dan potensi pulau-pulau negara lain,” terang Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI) Rusdianto Samawa dalam keterangannya, Senin (4/6). . Rusdianto mengutip Zhang, bahwa Presiden Xi Jinping sebelum bertemu Presiden Joko Widodo pada tahun 2015, menyarankan…