Polisi Harus Izin Jokowi untuk Panggil Herman Hery

Anggota Komisi III DPR Herman Hery dilaporkan ke Foto: polisi atas tuduhan pengeroyokan terhadap pengendara mobil. Untuk memanggil politikus PDIP itu, polisi harus meminta izin kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Memang kalau polisi mau panggil harus minta izin presiden sesuai putusan MK serta presiden akan minta pertimbangan MKD terlebih dahulu, sesuai UU MD3 yang baru,” ujar Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad saat dihubungidetikcom, Kamis (21/6/2018).
Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 245 UU MD3 yang telah direvisi dan baru disahkan pada awal tahun lalu. Pasal itu mengatur hak imunitas anggota DPR. Di pasal itu diatur anggota DPR yang bermasalah hukum tak bisa langsung dipanggil penegak hukum.
.
Penegak hukum harus meminta izin lebih dulu kepada presiden. Sedangkan presiden harus meminta rekomendasi dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebelum memutuskan apakah akan memberi izin atau tidak.
“Oleh karena itulah dalam setiap peristiwa pelanggaran hukum yang diduga melibatkan anggota DPR, MKD sejak awal akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar kajiannya lebih matang nantinya dalam memberikan pertimbangan kepada presiden,” jelas Dasco.
Meski begitu, MKD tidak dalam posisi mengizinkan atau tidaknya polisi memanggil anggota DPR yang tersangkut kasus hukum. Menurut Dasco, MKD hanya dalam kapasitas memberi pertimbangan kepada presiden.
Polisi Harus Izin Jokowi untuk Panggil Herman Hery
Herman Hery (Rachman Haryanto)
“Kita tidak dalam kapasitas mengiyakan atau tidak, sifatnya memberi pertimbangan ke presiden. Pertimbangan dari hasil koordinasi dengan polisi dan setelah pengkajian. Jadi terserah ke presiden, kita tidak dalam posisi memperbolehkan atau tidak,” terang Waketum Gerindra ini.
Terkait dengan aturan baru UU MD3 itu, MKD telah sepakat selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian sedini mungkin bila ada anggota DPR yang terkena kasus hukum. Tujuannya mengefektifkan waktu apabila presiden meminta rekomendasi MKD saat polisi hendak memanggil anggota Dewan yang dimaksud.
“Sudah kesepakatan rapat internal MKD, kalau ada kasus anggota DPR, dari awal koordinasi dengan polisi supaya lebih cepat mengkajinya. Maka kita nggak perlu lebih lama lagi, karena dari awal sudah koordinasi. Maka kita bisa langsung jawab presiden supaya kita tidak dianggap mempersulit,” tutur Dasco.
“Kita kan tahu anggota DPR banyak bermasalah, maka dari awal sejak UU berlaku, maka kalau ada peristiwa kita langsung koordinasi dengan polisi,” imbuh anggota Komisi III tersebut.
Herman Hery dilaporkan warga bernama Ronny Yuniarto Kosasih ke Polres Metro Jakarta Selatan atas tuduhan pengeroyokan. Kasus tersebut dipicu masalah lalu lintas.
Selain ke polisi, Herman dilaporkan ke MKD oleh masyarakat terkait kasus yang sama. Namun MKD akan melakukan verifikasi lebih dulu sebelum memproses laporan itu.
“Kita nanti koordinasi dulu apakah benar yang terduga anggota DPR atau bukan,” kata Dasco.
Polisi Harus Izin Jokowi untuk Panggil Herman Hery
Sufmi Dasco Ahmad
Hingga saat ini, MKD belum berhasil menghubungi Herman untuk mengonfirmasi masalah tersebut. Rencananya, Dasco akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian pada Senin (25/6) mendatang.
“Rencana Senin koordinasi (ke polisi), kami coba mengontak yang diduga dilaporkan belum bisa nyambung,” sebutnya.
Herman melalui pengacaranya sudah membantah tuduhan tersebut. Anggota Komisi III DPR itu merasa telah difitnah.[dtk]
Loading...

JANGAN LUPA DOWNLOAD APLIKASI PRIBUMI ONLINE VERSI ANDROID
SILAKAN KLIK GAMBAR DI BAWAH INI

Comments

comments

Related posts

Leave a Comment