UU Antiterorisme Disahkan, DPR: Tak Perlu Resah Sampaikan Soal Jihad

Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Syafii mengatakan bahwa setelah UU Antiterorisme disahkan, pihak kepolisian tidak bisa semena-mena menstigma seorang dai atau mubaligh melakukan hasutan untuk kegiatan teror, kemudian melakukan penangkapan.

Ia menjelaskan, jika ada seorang teroris melakukan teror bom atas motivasi dari isi kajian seorang mubaligh, maka mubaligh tersebut tidak bisa ditangkap begitu saja. Menurutnya, harus ada pendalaman lebih lanjut.

“Misalnya A pidato, bukan anggota teroris. Pidato ini kemudian menginspirasi si B di daerah mana, dia bikin bom. Si B ditanya, kenapa bikin bom, terinspirasi dari ceramah si A. Dan si A bukan teroris, kemudian apakah memang pidatonya untuk menggiring orang melakukan tindakan teroris, nggak bisa dibuktikan. Berarti ini nggak benar,” katanya saat ditemui Kiblat.net di ruangannya, Komplek DPR RI, Jakarta pada Selasa (05/06/2018).

Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus berhati-hati. Syafii menekankan, polisi memang harus bekerja maksimal, tapi harus berdasarkan hukum. Melanggar aturan hukum, kata dia, aparat juga boleh dihukum.

“Jadi nggak boleh senenaknya aparat mengaitkan sebuah teror dengan pidato si A, kemudian langsung dicokok. Itu abuse of power,” tutur Ketua Panja RUU Terorisme itu.

Selain itu, pria yang akrab dengan sapaan Romo ini juga mengatakan bahwa para dai dan mubaligh tidak perlu resah ketika menyampaikan soal jihad. Ia menegaskan bahwa jihad merupakan ajaran Islam.

“Jihad ini ajaran Islam ngggak? ajaran Islam. Jihad itu tekad kuat, kerja keras tidak kenal lelah. Kalau ada orang takut dengan kalimat jihad, itu karena dia nggak ngerti. Jadi jangan gara-gara dia bodoh, kemudian curiga dengan kata jihad,” jelasnya.

“Nggak boleh jihad itu sama dengan melarang orang mengamalkan Al-Quran, ini penistaan agama. Jadi khotib sampaikan saja soal jihad,” tukas legislator asal Medan itu.

Loading...

Comments

comments

Related posts

Leave a Comment